JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meminta Pemda Lampung tak perlu membawa kritik Tiktoker Bima ke ranah hukum. Sebab, kritiknya sesuai fakta yang ada di lapangan.
“Seharusnya kasus ini dapat direspons secara bijak oleh pemerintah Provinsi Lampung dan tidak perlu sampai membawanya ke ranah hukum. Mengingat, meskipun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritik itu berbasis data dan fakta di lapangan,” ucap Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar ini, Senin (17/4).
Waketum Golkar itu meminta Pemprov Lampung lebih banyak mendengar dan menerima kritik yang membangun, secara bersamaan juga mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi dan berdialog.
“Sehingga melalui dialog publik tersebut, masyarakat dapat lebih mengetahui agenda pembangunan pemerintah daerah dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya sembari memperbaiki kinerja,” ucap Bamsoet.
Bamsoet juga meminta komitmen seluruh pemerintah daerah agar dapat merespons secara baik dan bijak setiap masukan atau kritikan dari masyarakat, baik terkait pembangunan maupun kebijakan.
“Di samping mencoba untuk membangun dialog positif lintas generasi yang dapat menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus dapat mengundang perhatian pemerintah pusat dalam membantu persoalan yang ada di daerah,” pungkasnya. (red)
