Pendaftaran Caleg Sisa Dua Hari, Parpol Diingatkan Tidak Menumpuk di Hari Terakhir

Ilo
Ilo | Politik
oleh

BANDAR LAMPUNG – Pendaftaran bakal calon legislatif (Caleg) akan segera ditutup pada pukul 23.59 WIB Minggu (14/5/2023). Namun hanya beberapa Parpol yang sudah mendaftarkan Calegnya.

Hal ini tentu akan membuat repot karena dikhawatirkan akan membuat proses pendaftaran tidak berjalan maksimal.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar mengingatkan kepada partai politik ataupun bakal calon DPD RI agar tidak menumpuk melakukan pendaftaran dihari terkahir, guna memaksimalkan proses pendaftaran.

Iskardo berharap kepada partai yang belum mendaftar untuk mempersiapkan betul berkasnya karena pendaftaran hanya tersisa dua hari lagi.

“Kami (Bawaslu) dan KPU berharap tidak menumpuk dihari terakhir agar proses pendaftaran bisa berjalan sesuai jadwal. Kalau menumpuk difoto saja tidak bagus,” ujar Iskardo di sekretariat KPU Lampung, Jumat (12/5/2023).

Ia menyampaikan juga soal proses pendaftaran caleg yang tengah berlangsung, bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan melekat dengan membentuk tim khusus dan belum menemukan hal-hal yang krusial. Sebab, saat ini, apapun yang diberikan partai akan diterima oleh KPU Provinsi Lampung.

“Tetapi ada beberapa partai yang kami ingatkan dalam proses ini, khususnya untuk partai yang misalnya baru 27 persen keterwakilan perempuanya, yang dibawah dari 30 persen itu kami ingatkan sedari awal agar pada masa proses perbaikan ini mengantisipasi dan memperbaikinya,” tegasnya.

Selain soal keterwakilan perempuan kata Iskardo, pihaknya juga mengatensi tentang keabsahan dokumen-dokumen yang didaftarkan oleh para caleg, baik ijasah, KTP, dan lain sebagainya, karena apabila ditemukan pemalusaan terdapat sanksi yang cukup keras.

“Kita berharap partai mempersiapkan, karena masih panjang perbaikannya dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Dirinya juga menghimbau kepada seluruh kontestan politik, agar menjaga situasi yang kondusif keakraban ditengah masyarakat, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memprovokasi.

“Seperti soal suku agama ras dan budaya (sara) ataupun politik kecaman kekerasan, dan yang penting juga kita tidak mengajarkan masyarakat dengan budaya politik uang,” ucapnya. (kpt)