Pemkot Bandar Lampung Siapkan 90 M untuk THR PNS

Ilo
Ilo | Bandarlampung
oleh

BANDAR LAMPUNG – Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan anggaran hingga Rp90 miliar untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dan 50 persen tunjangan kinerja (Tukin) untuk para pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, Muhammad Nur Ramdhan mengatakan, pembayaran THR plus tukin 50 persen dan gaji honorer akan direalisasikan pada 10 April mendatang.

“Insya Allah anggaran Rp90 miliar sudah siap,” kata Ramdhan.

Ia menegaskan, khusus untuk para guru juga bakal menerima sertifikasi. Namun, pembayarannya masih menunggu transferan dari pusat.

Ia mengungkapkan, bagi para pegawai tenaga kontrak alias honorer tidak dianggarkan untuk menerima THR tahun 2023 ini.

“Untuk tenaga kontrak tidak ada THR. Tapi Bu Walikota Eva Dwiana ingin mereka juga dapat merayakan Idul Fitri,” katanya.

Untuk itu, kata Ramdhan, para tenaga honorer bakal menerima satu bulan gaji yakni untuk pembayaran upah bulan Februari 2023. “Pembayaran gaji honorer ini berbarengan dengan THR dan tukin ASN yaitu pada tanggal 10 April nanti,” tandasnya.

Sementara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandar Lampung akan menyiapkan posko pengaduan THR lebaran 2023 untuk menampung keluhan atau pengaduan para pekerja terkait terhambatnya pencairan THR.

“Kita akan buat posko di kantor Disnaker Bandar Lampung, dan membuat pengumuman berupa banner yang akan dipasang di depan bahwa kita akan melayani pengaduan pekerja yang mengalami masalah pembayaran THR,” kata Kepala Disnaker Bandar Lampung, M. Yudhi.

Yudhi mengingatkan, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor: MK 22/HK/04.00/III/2023 disebutkan bahwa setiap perusahaan harus membayar THR pekerjanya seminggu sebelum lebaran.

“Jadi ya tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR, karena kasus Covid-19 sudah tidak ada. Sehingga wajib untuk membayar THR sesuai surat Menaker tersebut,” tegasnya.

Yudhi menyampaikan, semua pekerja harus mendapatkan THR yang nilainya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan perusahaan.

“Karena gaji kan berbeda-beda. Sehingga perusahaan punya hitungannya. Intinya kita minta 7 hari sebelum lebaran THR harus dibayar,” ujarnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Lampung terkait adanya pendirian posko pengaduan THR tersebut.

“Nanti saat ada pengaduan akan dibentuk tim. Lalu berkoordinasi dengan provinsi untuk menyelesaikan permasalah tersebut,” tandasnya. (kpt