PKOR Wayhalim Bakal Ditata Ulang

Ilo
Ilo | Bandarlampung
oleh

BANDAR LAMPUNG – Komisi V DPRD Provinsi Lampung, turun langsung ke PKOR Way Halim Bandar Lampung, guna memenuhi permintaan para pedagang sebagai buntut ketidaknyamanan mereka berdagang di komplek olahraga terbesar di Lampung itu, Senin (27/3) sore.

Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, Sekretaris Mikdar Ilyas, beserta anggota komisi V DPRD Lampung, diantaranya Aprilliati Ar. Suprapto, Suparno, Budhi Condrowati, I Gede Jelantik, Ferdy Ferdian Azis, Deni Ribowo dan Ahmad Iswan.

Dari Dispora juga turut mendampingi kunjungan itu, Plt Kadispora Descatama Paksi Moeda, Kepala UPTD PKOR Heris Meyusef serta beberapa staf lainnya.
Mereka langsung berdialog dengan para pedagang yang ada di lokasi itu.

Banyak hal yang dapat didengar oleh para anggota Komisi V dengan masukan dan pendapat dari para pedagang tersebut.Berbagai komplain juga ditanggapi.

Persoalan PKOR Way Halim sudah ada titik terang dan bakal segera ditata secara total agar semua berjalan senyaman mungkin.

“Tentu kita kan harus dengarkan semua keluhan dan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi itu di lapangan. Mereka tidak takut kok menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Itu diapresiasi juga. Supaya kedepan pedagang tidak menjadi korban lagi ,” kata Yanuar.

Baca Juga  Kakanwil Kemenkumham Lampung Bersama Walikota Buka Bimbingan Kemandirian Pelatihan

Yanuar mengatakan bahwa selalu ada perbedaan pendapat dalam setiap persoalan. “Makanya kami turun langsung. Dan ini bahan penting untuk kami membuat rekomendasi,” lanjutnya.

Jangan Ada Lagi Pungutan Liar

Setelah melakukan beberapa tindakan seperti dengar pemdapat (hearing), kemudian turun ke lapangan, Yanuar menegaskan bahwa komisi V akan segera melakukan rapat untuk membahas hal ini.

“Kalau melihat situasi sudah mulai kondusif, akan segera kita tata ulang. Tentu dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Dispora dan Komisi V DPRD Lampung bersama-sama membuat formulanya. Gak boleh lagi seenaknya mengambil pungutan di luar yang sudah disepakati nanti dalam aturan resmi,” tambah Yanuar.

Meskipun mengakomodir para pedagang di PKOR, Yanuar mengatakan bahwa tetap harus mengembalikan kepentingan PKOR sebagai kawasan olahraga.

Karenanya penertiban lokasi para pedagang kelak akan ditata sedemikian rupa sehingga bisa berjalan bersama-sama.

“Kita harus kembalikan fungsinya sebagai sarana olahraga. Namun keberadaan para pedagang tetap akan diakomodir dengan catatan bisa mengikuti aturan yang legal. Kita buat lebih nyaman dan indah.” lanjutnya.

Baca Juga  Korban Banjir Bandar Lampung Ditemukan Hanyut di Panjang

Mengenai aturan PAD dan retribusi, Yanuar mengatakan bahwa intinya pedagang tidak akan dirugikan dengan terbitnya aturan baru tentang retribusi.

“Akan terbit aturan yang jelas soal retribusi atau berapa pedagang harus membayar dan untuk apa. Intinya pedagang tidak akan dirugikan sama sekali. Diluar itu tidak ada lagi pungutan lain, pungutan liar itu namanya berapapun besarnya. Kalau sudah urusan perut jangan bertindak semena-mena.” Ujar politisi PDIP itu.

Tentang para personil yang turut melakukan penjagaan di kawasan PKOR juga diharapkan berniat baik dan sejalan dengan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Sepanjang sejalan dengan aturan tetap akan diakomodir.

“Kalau mau bikin aturan sendiri tentu kami keluarkan dari sini. Karena ini adalah tanah milik pemerintah provinsi dan milik negara. Maka yang akan mengaturnya adalah pemerintah, bukan perorangan. Itu perlu dicatat,” ungkap Yanuar.

Tunggu Rekomendasi Komisi V. Dalam kesempaytan itu ketua Komisi V juga meminta kepada pihak UPTD PKOR untuk mengosongkan arena depan Stadion Sumpah Pemuda segera, karena itu adalah lokasi untuk olahraga, bukan untuk berdagang.

Plt Kadispora Lampung Descatama Paksi Moeda, menanggapai kunjungan Komisi V ke PKOR disambut dengan positif, karena ini bentuk perhatian sebagai mitra kerja pemerintah dan legislatif.

Baca Juga  Penimbunan Bikin Banjir, 20 Hektar Lahan Disegel

“Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan lapangan seperti ini agar teman teman dari DPRD Provinsi melihat dari dekat situasi dan kondisinya, tidak ada yang ditutupi. Dan ini merupakan tindak lanjut setelah kami melakukan dengar pendapat beberapa hari lalu. Maka gerak cepat ini sangat melegakan kami,” katanya.

Desca berharap semakin cepat semakin baik rekomendasinya keluar sehingga pihaknya bisa memutuskan langkah strategis kemudian hari.

“Ini memang harus dikembalikan pada fungsi dan marwahnya sebagai kawasan olahraga. Penataan pedagang ini salah satu upaya juga untuk mengembalikan fungsi sarana olahraga itu. Agar semuanya bisa berdampingan dengan ideal,” lanjutnya.

Selebihnya, Dispora menunggu rekomendasi Dewan dan akan segera menerapkan di PKOR Way Halim. “Fokus kami adalah Pendapatan Asli Daerah yang tentu akan didapat secara legal dan berpayung hukum. Ini sudah jelas persoalannya, akan ditata ulang. Dan saya juga perintahkan kepada teman-teman di UPTD PKOR tegas menghadapi hal ini,” kata Desca dengan tegasnya. (ha/rl)