Musrenbang Perempuan dan Anak 2023, Gubernur Harap Jadi Ruang Diskusi Konstruktif untuk Menjawab Tantangan Pembangunan Perempuan dan Anak

Ilo
Ilo | Pemerintahan
oleh

BANDAR LAMPUNG -Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Anak tahun 2023 dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai solusi gagasan guna menjawab isu dan tantangan pembangunan bidang perempuan dan anak ke depan.

Harapan Gubernur itu disampaikan Sekdaprov Fahrizal Darminto saat membuka Musrenbang Perempuan dan Anak di Ballroom Pesawaran Swiss Belhotel, Selasa (07/03/2023).

Pada kesempatan itu, Fahrizal menyampaikan bahwa Gubernur Arinak menyambut baik tema Musrenbang yaitu

“Pemantapan Sumber Daya Perempuan dan Anak yang Berdaya Saing dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Menuju Lampung Berjaya.”

“Objek dan Subjek nya itu adalah perempuan dan anak, selain perempuan dan anak menjadi objek yang kita rencanakan, perempuan dan anak juga menjadi subjek dalam pembangunan, sehingga dapat berdaya saing, setelah dapat berdaya saing maka diharapkan menuju Lampung Berjaya,” ujar Fahrizal.

Rangkaian proses Musrenbang merupakan komitmen untuk menciptakan keselarasan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fahrizal, perempuan perlu berdaya dalam arti perannya dalam ekonomi perlu ditingkatkan guna mendorong ekonomi sebuah negara.

Perempuan juga perlu berdaya adaptif dengan kondisi kekinian, bagaimana dia mampu memberdaya potensi dirinya, berprestasi, mengaktualisasi intelektualisasi diri, bermanfaat bagi lingkungan, dengan tetap menjalankan tanggung jawabnya bagi keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan maksud dan tujuan dari musrenbang ini dalam rangka menyinkronkan perencanaan dan penganggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian kependudukan dan Keluarga Bencana (KB) untuk tahun 2024. Juga sekaligus mensinergikan program dan kegiatan tahun 2023. (Adp/red)