Anggota DPRD Tubaba Beri Pengakuan Mengejutkan di Sidang Suap Unila, Sebut Nama Mantan Walikota

Ilo
Ilo | Berita Utama
oleh

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) dari Fraksi Hanura Marzani memberi pengakuan mengejutkan dalam sidang kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila) dengan terdakwa Karomani cs, Kamis (16/2/2023).

Marzani mengatakan, dia lah orangnya yang meminta bantuan agar membantu kelulusan puterinya masuk Kedokteran Unila.

Marzani sendiri diketahui merupakan besan dari pensiunan pejabat Pemkot, Saprodi. Ia menjabat sebagai Asisten III Pemkot Bandar Lampung saat menjadi walikota.

“Saya minta tolong Pak Herman karena siapa tahu dia punya pengaruh,” kata Marzani di persidangan.

Marzani menjelaskan, dirinya menemui sebelum pelaksanaan SBMPTN. Dia meminta bantuan Herman HN untuk menghubungi Kabiro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Unila Budi Sutomo yang dikenalnya dari sang adik.

Seminggu kemudian, ajudan Herman HN yang bernama Yayan Saputra mengabarkan bahwa Herman HN sudah menghubungi Budi Sutomo.

“Saya titipkan uang ke Yayan Rp250 juta lewat besan saya Pak Saprodi, uang itu untuk Budi Sutomo. Tapi saya gak tahu Pak Herman tahu atau tidak,” kata dia.

Setelah pengumuman SBMPTN, ternyata puterinya berinisial M dinyatakan tidak lulus dan dianjurkan untuk mengikuti tes mandiri. Kemudian, M dinyatakan lulus di Fakultas Kedokteran Unila lewat jalur mandiri.

“Setelah itu, saya bayar uang SPI Rp250 Juta dan uang UKT Rp17,5 Juta,” ujarnya.

Sayangnya, mantan Walikota Bandar Lampung Herman HN tak hadir dalam sidang tersebut. Padahal, ia sudah dipanggil JPU KPK agar ikut juga memberi keterangan dalam sidang ini.

Selain Herman HN, ajudannnya Yayan Saputra dan anggota DPRD Lampung fraksi NasDem, Mardiana juga mangkir dari panggilan sebagai saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Agus Prastia Raharja mengatakan, ketiganya tidak hadir tanpa keterangan yang jelas,

“Akan dipanggil ketiganya pada sidang selanjutnya. Jika tidak hadir setelah tiga kali dipanggil, maka KPK akan meminta penetapan majelis untuk memanggil paksa,” katanya. (red)