Belum Setengah ASN Pemprov Lapor LHKASN, Inspektorat Ancam Sanksi Tunda Tukin

Ilo
Ilo | Pemerintahan
oleh

BANDAR LAMPUNG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung diwajibkan segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Mereka yang ‘ogah-ogahan’ melapor diancam akan diberi sanksi berupa penundaan tunjangan kinerja (Tukin).

Begitu ditegaskan Inspektur Inspektorat Pemprov Lampung, Fredy, Jumat (10/2) kemarin.

Fredy mengatakan, sejauh ini, dari 1.416 ASN yang wajib lapor di lingkungan Pemprov Lampung, belum ada setengahnya yang melaporkan LHKASN.

Baca Juga  Dilantik Mendagri, Staf Ahli Kemenpora Samsudin Resmi Jadi Pj. Gubernur Lampung

“Baru 686 yang sudah melaporkan,” kata Fredy seraya mengatakan batas akhir laporan LHKASN pada 31 Maret 2023.

“Jadi kita harapkan ASN jangan sampai telat, karena kalau telat akan masuk kategori tidak patuh,” tegasnya.

Fredy mengatakan, LHKASN harus segera dilaporkan karena itu kewajiban sebagai ASN. Mereka yang wajib menyampaikan adalah ASN yang tidak memiliki jabatan.

Baca Juga  Dilantik Mendagri, Staf Ahli Kemenpora Samsudin Resmi Jadi Pj. Gubernur Lampung

Sementara jika ASN yang memiliki jabatan, diminta menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seperti, pejabat eselon I,II, dan III.

“Tapi intinya semua ASN wajib untuk melaporkan harta kekayaannya,”

“Khusus untuk LHKPN ini merupakan laporan wajib untuk pejabat eselon I, II, III,” jelas Fredy. (tbc)