Kemenag Minta DPR Tak Bertele-tele Putuskan Besaran Biaya Haji 2023

Ilo
Ilo | Berita Utama
oleh

JAKARTA – Setelah mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah, Kementrian Agama mendesak DPR segera memutuskan besaran nilai biaya haji untuk tahun 2023.

“Semua tergantung DPR. Kita berharap jangan mepet seperti tahun kemarin. Kita berharap tidak bertele-tele dan cepat segera diputuskan,” ujar Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Abu Rokhmad saat ditemui di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Rabu (25/1).

Hal itu, kata Abu, bertujuan agar masyarakat calon jemaah haji Indonesia memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri sebelum terbang ke Tanah Suci di Arab Saudi.

Selain itu, kata dia, panitia haji juga harus mempersiapkan segala keperluan jemaah, mulai dari hotel, pesawat, transportasi dari hotel ke masjid di sana, hingga katering.

Abu menyebut Kemenag belum dapat bekerja apabila besaran biaya haji belum ditentukan. Sebab, biaya tersebut yang dijadikan acuan dalam langkah-langkah selanjutnya.

“Jadi begitu cepat diputuskan, maka Kementerian Agama bisa segera bekerja. Kalau itu enggak ada keputusannya, ya kita belum berani melangkah ke mana-mana. Karena semua standar biayanya kan ada di situ. Kita bekerja berdasarkan standar biaya yang sudah disepakati bersama itu,” ungkap Abu.

Abu mengatakan, andai BPIH tak naik tahun ini, maka ada kemungkinan biaya haji 2028 akan sepenuhnya ditanggung oleh calon jemaah haji asal Indonesia.

Abu membeberkan selama ini jemaah haji membayar BPIH dengan dibantu subsidi yang berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Biaya haji kalau sepenuhnya diambilkan dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH, maka menurut hitung-hitungannya BPKH tahun 2027 itu nilai manfaat dan haji itu akan habis,” kata Abu.

“Berarti pada tahun musim haji 2028 ada kemungkinan jemaah haji akan menanggung 100 persen biaya haji yang harus dia keluarkan supaya dia berangkat haji,” imbuh Staf Ahli Menag bidang Hukum dan HAM itu.

Melihat kondisi itu, Abu mengklaim usulan Yaqut ke DPR untuk menaikkan biaya haji pada 2023 adalah dengan tujuan untuk menjaga setidaknya dua hal.

Pertama, biaya haji yang seharusnya ditanggung masing-masing jemaah itu cukup besar yakni sekitar Rp98 juta. Selama ini pemerintah menurutnya telah menggunakan subsidi cukup besar untuk membantu meringankan jemaah.

Kedua, menurutnya, Kemenag telah berupaya menjaga azas keadilan. Dia mengatakan apabila nilai manfaat biaya haji habis untuk masa sekarang, akan muncul ketidakadilan untuk jemaah di puluhan tahun mendatang.

Abu selanjutnya memastikan usulan kenaikan biaya haji ini hanya diusulkan untuk tahun ini sehingga ada kemungkinan di tahun-tahun berikutnya berbeda dengan kebijakan saat ini.

“Hanya di tahun ini. Nanti tahun depan tentu akan dibicarakan kembali dengan Komisi VIII DPR RI. Ini kan saya melihat kan begini, ini proses yang sangat demokratis,” ujarnya.

Musim haji di Tanah Suci, Arab Saudi jatuh pada bulan Zulhijah yang puncaknya adalah wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah. Pada tahun ini diperkirakan puncak haji itu terjadi pada 27 Juni 2023 mendatang. Rentang waktu dari Rajab hingga puncak haji pada Zulhijah nanti adalah kurang dari setengah tahun .

Sebelumnya, Kemenag mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah. Sebanyak Rp69 juta atau 70 persen biaya yang akan dibebankan kepada calon jemaah. Sementara Rp29,7 juta atau 30 persen biaya sisanya ditanggung nilai manfaat dana haji.

Jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah itu naik dari 2022 yang hanya sekitar Rp39 juta. Kendati demikian, usulan ini belum final dan masih dikaji oleh DPR.

Kemenag meminta calon jemaah haji harus mengerti terkait usulan kenaikan biaya haji di musim 2023 ini.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily berharap BPIH 2023 sudah dapat diputuskan bersama dan telah resmi ditetapkan pada Februari nanti.

“Kami memiliki target 13 Februari 2023 ini BPIH tahun ini bisa diputuskan bersama dan sudah fixed,” jelas Ace melalui keterangan tertulis.

Bikin Sedih Masyarakat

Meski baru sebatas wacana, namun rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang hendak menaikkan biaya ibadah haji menjadi Rp69 juta membuat kerisauan di masyarakat.

Diyakini, kebijakan itu berdampak besar bagi calon jamaah yang selangkah akan menginjakkan kakinya ke Tanah Suci.

Tokoh agama Lampung yang juga Ketua  (FKPP) Bandar Lampung, Ust  Ismail Zulkarnain, adalah salah satu yang menyesalkan kebijakan tersebut jika itu benar-benar akan diwujudkan pemerintah.

Dia bahkan mengibaratkan wacana tersebut seperti ‘petir di siang bolong'

Sebab, kata dia, calon jamaah haji harus membayar biaya hingga hampir Rp70 juta. Padahal, jutaan orang sebelumnya telah melunasi ongkos Rp36 juta.

“Sedih, kaget, kecewa, jamaah yang sudah menabung puluhan tahun dari gaji, jual tanah, dan pinjam sana sini, hingga ada yang patungan keluarga  dengan hitungan Rp36 juta membawa nawaitu untuk pergi ke baitullah. Eh, tahu-tahu dapat kabar seperti geledek di siang hari ongkos haji naik hampir Rp70 juta,” kata Ismail.

Ismail menilai kenaikan biaya tersebut aneh Sebab, di lain sisi, Arab Saudi justru menurunkan 30 persen biaya ibadah haji. Namun, pemerintah ternyata malah menaikkannya hingga lebih dari 100 persen.

Dia juga mempertanyakan uang yang telah disetorkan jutaan calon jamaah yang sejak dua tahun tertunda keberangkatannya akibat Covid-19.

“Uangnya ke mana, coba dibuka ke publik, berani gak? Biar tidak timbul prasangka dan fitnah. Berani gak badan pengelolaan ibadah haji membuka uang jamaah selama dua tahun itu. Itu uang umat Islam, uang berdarah-darah. uang rakyat miskin yang menabung, bukan uang jin, uang tuyul, uang setan. Itu uang halal jamaah yang mau berangkat haji, kemana uang itu,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan membuat banyak calon jamaah mundur karena tidak sanggup membayar tambahan biaya dari tarif tersebut.

“Jamaah bakal berbondong-bondong mundur gak sanggup bayar,” ujarnya.

Pimpinan Ponpes Yatim Piatu Riyadhus Sholihin Bandar Lampung itu memperingatkan jangan sampai masyarakat harus meminjam uang yang bersifat riba demi mencukupi dana berangkat haji.

“Jadi gak enak kan, uang riba untuk berangkat haji 2023 nanti,” kata dia.

Untuk itu, dia mendesak agar DPR menolak usulan tersebut. Kemenag juga sepatutnya mengkaji ulang kebijakan tersebut karena sangat menyulitkan masyarakat yang menabung puluhan tahun.

“Saya minta kepada Allah agar DPR yang membidangi ini menolak usulan penaikan biaya yang berlipat-lipat ini. Itu memang butuh keajaiban mengetuk Kementerian Agama agar tidak berlebihan karena kenaikan biaya ini spektakuler,” ujarnya.(jhn/abs)