Mendagri Ancam Ganti Pj. Kepala Daerah yang Tak Mampu Kendalikan Inflasi

Ilo
Ilo | Nasional
oleh

JAKARTA – Para Penjabat (Pj) Kepala Daerah harus mampu mengendalikan angka inflasi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengancam akan mengganti mereka yang tak mampu melakukannya.

“Pj Kepala Daerah harus terjun langsung ke lapangan untuk menekan inflasi. Jangan hanya di belakang meja menerima laporan, tetapi harus cek langsung benar atau tidak datanya,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dengan para kepala daerah yang berlangsung secara virtual, Selasa (24/1/2023).

Mantan Kapolri ini berharap para kepala daerah mampu menekan inflasi ke angka 3 persen. Hal tersebut untuk melanjutkan tren positif penurunan inflasi dari Septermber 2022 sebesar 5,8 persen.

“Saya berharap semua kepala daerah untuk bekerja lebih keras lagi untuk menurunkan inflasi hingga 3 persen. Karena jika harga bisa ditekan, itu akan sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.

Dalam Rakor tersebut, Tito juga sempat menegur Pj Kepala Daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi di bawah angka inflasi nasional yang saat ini berkisar 5,1 persen.

“Kalau ada yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi nya di atas nasional, pas saya akan out-lan. Saya lapor presiden, ganti kemudian,” tutur Tito.

Menurut Tito, pengendalian inflasi merupakan salah satu indikator penilaian kinerja Pj Kepala Daerah. Pj Kepala Daerah perlu melaksanakan program-program strategis pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah hingga memaksimalkan peran Tim Pengendalian Infalasi Daerah (TPID).

“Saya lihat ada yang autopilot. Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang PJ,” ucap Tito.

Penanganan inflasi disampaikan oleh Tito tidak hanya menjadi peran pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran yang tinggi untuk mengendalikan inflasi. Tito mendorong agar daerah bisa melakukan internvensi pasar dengan baik. (lpc)