BANDAR LAMPUNG – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah agar tak menaikkan tarif air minum (PDAM) dan tarif angkutan agar tak memicu inflasi.
PDAM Way Rilau Bandar Lampung yang juga menaikkan tarif nyaris 100 persen tak bergeming dengan peringatan kepala negara.
Plt. Direktur Utama Perumda Air Minum Way Rilau Maidasari mengatakan, dalam menaikan tarif air minum ini, pihaknya telah melakukan pembahasan dan mengikuti peraturan yang ada.
Kata Maidasari, Perumda Air Minum Way Rilau sudah tidak menaikkan tarif sudah lebih dari empat tahun atau sejak 2018 lalu.
Kenaikan tarif ini diambil, kata dia, karena beberapa pertimbangan. Seperti, meningkatnya biaya oprasional dan pemeliharaan sarana prasarana air minum.
Kemudian, karena tarif yang berlaku saat ini sudah tidak dapat menutupi biaya produksi dan pengolahan.
“Maka kita ambil menaikan Rp 1.000 per m3. Karena sudah tidak sesuai dengan biaya oprasional. Itu juga masih diberi subsidi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyindir kepala daerah yang menaikkan tarif air minum (PDAM).
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023), Jokowi mengingatkan seluruh kepala agar berhati-hati dalam menaikkan tarif air minum di perusahaan daerah air minum (PDAM) dan tarif angkutan. Sebab, itu bisa mengakibatkan kenaikan inflasi di daerah.
“Yang daerah berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik,” katanya.
Jokowi mengingatkan bahwa kenaikan tarif harus betul-betul dipikirkan. Kalau pun harus terjadi kenaikan, jangan sampai terlalu signifikan hingga 100% lebih.
“Jadi dihitung betul kalau masih kuat ditahan, kalau nggak kuat naik nggak apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100%,” tuturnya.
Berdasarkan laporan yang diterima, Jokowi menyebut ada kepala daerah yang menaikkan tarif PDAM hingga 100%. “Data yang masuk di saya ada,” ucapnya.
Jokowi menegaskan bahwa saat ini inflasi menjadi momok bagi semua negara. Jangan sampai inflasi Indonesia yang cenderung terkendali, bisa naik karena keliru dalam membuat kebijakan.
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota bersama BI terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang sehingga bisa kita kejar dan antisipasi untuk diselesaikan,” ujar Jokowi. (rdr/red)
