Pemprov Raih Anugerah Prakarsa Inklusi

Avatar
Redaksi | Lampung
oleh

Lampungportal.com –

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI).

Anugerah ini diterima Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan Gerakan Indonesia Inklusi – Ramah Disabilitas KND RI.

Pemerintah Provinsi Lampung juga dinilai memiliki komitmen dan kepedulian dalam perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Anugerah itu diterima Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto bersama Ketua Umum Persatuan Komunitas Disabilitas Provinsi Lampung (PKDL) Ibu Riana Sari Arinal dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Aula Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Kamis (8/12/2022).

Penganugerahan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum KND Dante Rigmalia.

Dante mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi Pemerintah Provinsi pertama di Indonesia yang menerima anugerah tersebut.

“Ini anugerah pertama yang KND beri langsung kepada Lampung dari Pemerintah Provinsi diseluruh Indonesia,” ujar Dante.

Dante menyebutkan pihaknya mengapresiasi Provinsi Lampung karena telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, membentuk PKDL dan memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan.

“Sebuah prestasi dan apresiasi karena di Indonesia baru ada sekitar 10 Komite Disabilitas Daerah salah satunya Provinsi Lampung dengan nama PKDL,” katanya.

Menurutnya, Provinsi Lampung juga menyediakan ruang publik yang dapat diakses penyandang disabilitas.

“Serta kebijakan anggaran melalui APBD yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memfasilitasi semua kebutuhan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Dante menyebutkan melihat dan belajar dari Pemerintah Provinsi Lampung bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, membantu melakukan percepatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Provinsi Lampung juga melakukan penyediaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan ragam penyandang disabilitas yang ada,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung sendiri memiliki salah satu misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

Fahrizal menyebutkan komitmen dalam melaksanakan misi tersebut untuk penyandang disabilitas diantaranya meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan SLB.

Kemudian, menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

“Termasuk mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas,” ujar Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki instrumen hukum sebagai guideline penyelenggaraan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

“Ini meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan, Sosial, Kesehatan, Aksesibilitas, Seni, Budaya dan Olahraga, Politik, Hukum Penanggulangan Bencana dan Tempat Tinggal,” katanya.

Selanjutnya, memiliki Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

“Meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial serta peran serta masyarakat,” ujarnya.

“Serta untuk mewadahi perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi, pelayanan dan sosialisasi bidang kedisabilitasan, serta terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya,” katanya.

Fahrizal mengatakan kemudian melalui terbentuknya ULD Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, memiliki tugas memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas.

Fahrizal menyebutkan Provinsi Lampung juga memiliki kepengurusan Special Olympics Indonesia (SOIna) Provinsi Lampung.

Lanjut Fahrizal, kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk penyandang disabilitas juga dalam hal pembangunan infrastruktur Ramah Disabilitas.

Menurutnya, penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar.

Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki program pada Dinas Sosial Provinsi Lampung salah satunya yaitu pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.

“Seperti kaki palsu, tangan palsu, tongkat penuntun, kursi roda, alat bantu dengar dan sebagainya sesuai kebutuhan penyandang disabilitas,” katanya.

Termasuk pemberian bantuan sosial sembako bagi penyandang disabilitas dan bantuan usaha ekonomi produktif untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Marilah kita untuk senantiasa menguatkan tekad dan komitmen dalam menyelenggarakan upaya-upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dengan mencetuskan prakarsa-prakarsa yang inovatif, strategis dan inklusif,” katanya.

Kemudian hadir para Komisioner KND RI dan Komite Disabilitas Daerah seluruh Indonesia secara virtual. (Adpim)