Ini Kata Wakil Ketua Komisi III Soal Peningkatan PAD

Avatar
Redaksi | Nasional
oleh
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai PPP, H. Bambang/Net

Bekasi – Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri dan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Lebih jauh berbicara soal peningkatan PAD, Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai PPP, H. Bambang atau biasa disapa mengatakan, pada tahun 2021 lalu, PAD Kota Bekasi surplus.

“Jadi eksekutif itu harus terus meningkatkan sinergi dengan kita. Tujuanya agar kami dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh dinas terkait selama ini dan kemudian dirumuskan langkah solusi apa yang diambil,” ujarnya.

H. Bambang yang juga menjabat Bendahara ini menuturkan, terkait potensi-potensi PAD, dirinya telah mengusulkan terkait dengan PBB.

“PBB itu ada perubahan fisik, WP PBB itukan selama ini membayar standar sedang ekonomi kita naik, perekonomian kita naik.

“Jadi awalnya bangunan itu misalnya 60 menjadi 120, awalnya tingkat 1 menjadi tingkat 2. Nah disinilah bagaimana Bapenda harus bekerjasama dengan Kecamatan untuk menginventalisir perubahan fisik tersebut sehingga PAD kita bisa meningkat,” jelasnya.

Ditambahkan H. Bambang, potensi PAD sekecil apapun seharusnya dapat dimaksimalkan.

“Misal seperti restoran kena WP sementara warteg tidak terkait perizinanya. Apalagi mereka juga punya komunitas, inikan bisa jadi bahan kajian juga di Bapenda,” tukas H. Bambang.

Namun demikian, H. Bambang menilai saat ini kinerja OPD di sudah cukup baik, akan tetapi akan lebih jika eksekutif dan legislatif dapat saling dan terus meningkatkan kerjasama dalam peningkatan PAD guna meningkatkan kesejahteraan masyrakat,” pungkas H. Bambang.

Disisi lain H. Bambang juga berharap OPD dapat menyeimbangkan antara belanja langsung dan tidak langsung.

“Kalau tidak seimbang akan merugikan. Bayar pegawai itu besar, jadi programnya juga harus besar. Kedepan kita semua harus bekerja keras bagaimana keberpihakan kepada masyarakat itu yang utama,” tandas H. Bambang. (ADV/Setwan)