DPRD Kota Bekasi Bahas Agenda Kerja

Avatar
Redaksi | Nasional
oleh
Foto: Humas DPRD Kota Bekasi

Kota Bekasi – menggelar di kantor sekretariat , Senin (13/6).

Rapat membahas agenda kerja dan pembukaan masa sidang II tahun anggaran 2022.

dipimpin oleh Wakil Ketua Tahapan Bambang Sutopo dan dihadiri oleh pimpinan DPRD, Plt. Wali Kota , Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di pemerintahan Kota Bekasi.

Wakil Ketua DPRD kota Bekasi H. Edi menyampaikan laporan hasil reses Tahun 2022 akan menjadi bahan Pokir.

“Sebagaimana kita ketahui bawa masa reses II DPRD Kota Bekasi tahun 2022 baru saja terlaksana dan nantinya laporan akhir reses II tahun 2022 ini akan menjadi bahan penyusun Pokok Pikiran DPRD terkait penyusunan RKPD dan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2022 serta RAPBD perubahan tahun anggaran 2022,” paparnya.

Selain itu H. Edi juga menyampaiakan Raperda yang akan dibahas masuk dalam Propemperda tahun 2022 diantaranya;

  • Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan
  • Pelestarian dan pengembangan kesenian serta kebudayaan daerah Kota Bekasi
  • Ekonomi kreatif
  • Penyelenggaraan ketenagakerjaan
  • Pemberdayaan dan perlindungan perempuan
  • Penyelenggaraan dan penanggulangan kesenjangan sosial
  • Pengelolaan BUMD
  • Perindungan khusus anak
  • Penyelenggaraan usaha depot air minum isi ulang
  • Penyelenggaraan rumah potong hewan
  • Pengarusutamaan gender
  • Pencemaran air
  • Percabutan Perda Kota Bekasi Nomor 05 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang tahun 2015 – 2035
  • Peryelenggaraan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
Baca Juga  Prabowo Ingin Biaya UKT Ringan Bahkan Gratis, Nadiem Makarim Bakal Didepak dari Menteri?

Dalam rapat itu juga disampaikan laporan dari Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tentang hasil pembahasan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh Evi Mafriningsianti.

Dalam laporannya, badan anggaran menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada seperti kurangnya peran Inspektorat Kota Bekasi dalam menjalankan early system warning terkait pelaksanaan program atau kegiatan oleh OPD, sebelum adanya temuan oleh BPK, juga belum maksimalnya peraturan daerah Kota Bekasi tentang penyelenggaraan Kota Cerdas (smart city).

Terutama dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah, sehingga banyak terjadi kebocoran dan penyalahgunaan pendapatan daerah, Sumber Daya Manusia yang tidak paham system prosedur atau petunjuk teknis dan SDM yang paham tetapi lalai. (ADV/Setwan)