12 Raperda Usul Inisiatif DPRD Lampung Disetujui

Redaksi
Redaksi | Lampung
oleh
Foto: Erwin Usman/sersan.id

12 usul inisiatif mendapat apresiasi dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat lanjut.

Seperti diungkapkan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (12/8/2020).

“Kami menyetujui ke-12 dimaksud untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, termasuk hal-hal yang menyangkut teknis penulisan, narasi atau bahasa yang kurang sempurna dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan yang baik, benar dan berkualitas,” ujar Wagub.

Baca Juga  Setelah Dua Hari, Jasad Pelajar SMK Ditemukan di Bawah Jembatan Gantung

Diketahui, penjelasan terhadap 12 Raperda tersebut telah disampaikan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Dearah DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (10/8/2020) lalu.

Ke-12 Raperda tersebut, antara lain tentang Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas serta Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Lampung.

Kemudian, Kerjasama Antar Daerah, Rencana Induk Pariwisata Daerah Provinsi Lampung, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tambak Air Tawar Provinsi Lampung dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Baca Juga  Kejar Mimpi Lampung By CIMB Niaga dan Ruang Pangan Berbagi Edukasi Pentingnya Menjaga Lingkungan Melalui Program LINGKAR

Selanjutnya, Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Pengendalian Operasional Bandara Intemasional Raden Inten II, Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas disampaikannya 12 Raperda tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Nunik.

Wagub menambahkan, 12 Raperda usul inisiatif ini harus dipastikan konten/substansinya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Baca Juga  Dua Rumah Sakit Beken di Lampung Ikut Kebanjiran

“Harus di pastikan, substansi/materi Raperda bukanlah merupakan peraturan copy paste terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak diskriminatif,” katanya.

Wagub berharap, DPRD melalui panitia khusus dari setiap Raperda yang dibahas dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. (oksan/erwin/eka/hdl)