Sertifikat Tanah Tertahan, Warga Mengadu ke DPRD Lampung

Redaksi
Redaksi | Lampung
oleh
Komisi I DPRD Lampung menerima Aliansi Pusat Pergerakan Rakyat Lampung (PPRL) Senin, (27/07). sersan.id/M. Oksan

Kantor DPRD Provinsi Lampung kedatangan Aliansi Pusat Pergerakan Rakyat Lampung (), Senin (27/07).

Aliansi diterima jajaran Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan tanah di Kampung Cempaka Putih, Lampung Tengah.

Hal yang mereka sampaikan adalah soal tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) warga Kampung Cempaka Putih pada program nasional redistribusi lahan tahun 2018/2019 yang tak kunjung dibagikan.

Ketua Aliansi , Lamen Hendra Saputra mengatakan pihaknya menuntut pembiaran terhadap persoalan lahan warga di Desa Cempaka Putih, Lampung Tengah.

Polemik tersebut terkait jumlah ratusan tanah yang sampai saat ini belum dibagikan ke warga.

Padahal program sertifikat tanah itu merupakan program nasional yang digulirkan Presiden Joko Widodo.

Dari 1.004 sertifikat, baru 404 yang sudah diserahkan, sedangkan sisanya sebanyak 600 sertifikat belum dibagikan.

Dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan Komisi I DPRD hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang pernah mereka lakukan pada Rabu (22/07) lalu di kantor Bupati Lampung Tengah.

Pada aksi tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak warga Kampung Cempaka Putih dan PPRL dengan pihak Pemkab Lamteng untuk mencari win-win solution.

“Kami meminta agar pihak Pokmas yang lama membagikan sertifikat ke masyarakat tanpa ada embel-embel penambahan biaya Rp2,5 juta untuk biaya pemberdayaan masyarakat, dikarenakan hal tersebut sudah selesai pada tahun 1998,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yosi Rizal mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas Perda terkait hak legalitas masyarakat adat.

Jika mengacu ke berbagai regulasi, sebenarnya telah ada hak untuk masyarakat adat, meski masih kontradiktif.

Pihaknya juga akan mengundang Bupati Lamteng dan jajaran Polres Lamteng agar semua permasalahannya jelas.

“Atas paparan PPRL, maka Komisi I akan mengkaji lebih dalam. Kita akan mendengar dan memanggil Bupati, Polres, dan BPN Lamteng ,” kata Yozi Rizal.

Jika nantinya memang terbukti seperti apa yang disampaikan, ia akan meminta kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi agar memberikan sanksi terhadap Bupati Lampung Tengah. Sanksi bisa berupa sekolah lagi selama 6 bulan. (M. Oksan/Erwin)